\n\n

FGD PNF FIPP Tekankan Peran Pendidikan Nonformal dalam Menjawab Isu Krusial Desa dan Angka Anak Tidak Sekolah

SEMARANG – Program Studi Pendidikan Nonformal (PNF) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) baru-baru ini menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang menyoroti urgensi peran PNF dalam mencapai visi Indonesia Tangguh. Mengusung tema “Menguatkan dan Merajut Kemitraan,” FGD ini menjadi platform kolaborasi antara akademisi dan praktisi dari pemerintahan daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Desa, BBPMP Jawa Tengah, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Kegiatan ini secara eksplisit mengacu pada arahan strategis, yaitu:

  • Asta Cita: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (ke-4), membangun dari desa untuk pengentasan kemiskinan (ke-6), dan menyelaraskan kehidupan yang harmonis (ke-8).
  • SDG’s: Fokus pada pendidikan berkualitas (ke-4), kelembagaan yang tangguh (ke-16), dan kemitraan strategis (ke-17).

Desa Miniatur Indonesia: Tantangan Kreativitas dan Ketergantungan Dana

Bapak Adhiyatma, dari Dinas Pemberdayaan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, menyoroti bahwa desa, sebagai “miniatur Indonesia”, masih dihadapkan pada tantangan berat. Sekitar 94% desa masih bergantung pada dana transfer dari pusat , dan banyak BUMDes didirikan karena tren, alih-alih berdasarkan potensi dan kebutuhan desa yang sebenarnya.

Menurutnya, kemitraan dengan PNF sangat dibutuhkan untuk mendorong kreativitas kepala desa dan perangkat yang masih mengandalkan dana transfer. Mahasiswa PNF diharapkan dapat turun ke lapangan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya mengikuti tren program.

PNF: Lebih dari Sekadar ‘Guru’, Tapi Pencari dan Pembimbing Peserta

Bapak Heri Martono dari BBPMP Jawa Tengah memberikan analogi tajam; jika pendidikan formal diibaratkan ikan di akuarium, PNF adalah ikan yang hidup di lautan, luas dan bebas. Ia mengungkapkan bahwa PNF sudah menerapkan metode pembelajaran aktif seperti window shopping dan clipchart jauh sebelum metode ini dikenal di sekolah formal melalui program Merdeka Belajar.

Namun, ia juga menyampaikan tantangan krusial:

  • ATS Kritis: Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah mencapai sekitar 33.000 orang , sementara total SKB dan PKBM yang aktif hanya sekitar 735 unit.
  • Tugas Berat Pendidik: Tugas PNF bukan hanya mengajar, tetapi mencari, mempertahankan, memotivasi, dan bahkan membantu peserta didik mendapatkan pekerjaan.

PNF diyakini memiliki potensi ekonomi besar dan lapangan kerja yang luas di luar ASN, bahkan pengelola kursus dan PKBM bisa lebih sejahtera dibanding ASN.

Inovasi Fleksibel dan Profesionalisme

Bapak Rifki Nugroho dari Dinas Pendidikan Kota Semarang membagikan pengalaman implementasi PNF, termasuk keberhasilannya memperjuangkan SKTP (Surat Keterangan Tanda Tamat PAUD) sebagai ijazah resmi untuk lembaga nonformal. Hal ini mendorong antusiasme orang tua dan menjadi rujukan nasional.

Pengalaman beliau di lapangan menunjukkan bahwa sistem kesetaraan (Paket A, B, C) semakin diminati karena lebih menyenangkan, fleksibel, dan menyesuaikan kebutuhan peserta, berbeda dengan sekolah formal yang cenderung menggunakan “satu model untuk semua”. Beliau juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas, mengingat sistem PNF kini terintegrasi dengan Dapodik untuk mencegah manipulasi ijazah.

Ketua Panitia, Bapak Mu’arifuddin, S.Pd., M.Pd., menutup diskusi dengan penekanan bahwa kompetensi lulusan PNF adalah sebagai pengelola program dan lembaga pendidikan nonformal. Ia menyarankan mahasiswa magang di PKBM yang sederhana agar dapat belajar mengembangkan lembaga dari awal, bukan sekadar menikmati fasilitas yang sudah lengkap.

PNF diharapkan mampu menjadi perekat kolaborasi bangsa dengan mengembalikan marwah pendidikan yang dimulai dari keluarga, serta terus menjalin kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk memastikan lulusannya mandiri dan siap kerja.

You may also like...